Dugaan Korupsi Pengaturan Cukai di Bea Cukai Jadi Sorotan, Andi Akbar Muzfa: Penyalahgunaan Wewenang di Sektor Penerimaan Negara Harus Diusut Tuntas

Dugaan Korupsi Pengaturan Cukai di Bea Cukai Jadi Sorotan, Andi Akbar Muzfa: Penyalahgunaan Wewenang di Sektor Penerimaan Negara Harus Diusut Tuntas

Kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kembali menjadi perhatian publik. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktik pengaturan cukai yang berpotensi mempermudah peredaran rokok ilegal di pasaran dan menyebabkan kerugian besar terhadap penerimaan negara.

Isu ini menjadi sorotan karena sektor cukai merupakan salah satu sumber penting pendapatan negara yang memiliki peran strategis dalam menopang pembiayaan pembangunan nasional. Dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pengawasan dan pengaturan cukai dinilai tidak hanya berdampak pada kerugian finansial negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam dunia usaha, khususnya bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan secara legal dan taat terhadap ketentuan perpajakan maupun cukai.

Peredaran rokok ilegal sendiri selama ini menjadi persoalan serius karena tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan cukai, tetapi juga memicu persaingan usaha yang tidak sehat di industri hasil tembakau. Karena itu, munculnya dugaan praktik korupsi dalam pengaturan cukai menimbulkan kekhawatiran publik terhadap lemahnya sistem pengawasan di sektor kepabeanan dan cukai.

Menanggapi perkembangan tersebut, Advokat dan Konsultan Hukum Andi Akbar Muzfa, SH menilai bahwa dugaan praktik korupsi di sektor penerimaan negara merupakan persoalan yang sangat serius karena berkaitan langsung dengan keuangan negara dan integritas institusi negara.

“Dalam konteks hukum pidana, setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangan atau jabatannya untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain sehingga merugikan keuangan negara dapat dijerat dengan ketentuan tindak pidana korupsi,” ujar Andi Akbar Muzfa, SH dalam keterangannya.

Ia menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Menurutnya, dalam perkara dugaan pengaturan cukai seperti ini, penyidik biasanya akan menelusuri apakah terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, kolusi, maupun pemberian keuntungan kepada pihak tertentu yang menyebabkan kerugian negara.

Dalam praktik penegakan hukum, penyidik umumnya dapat menerapkan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor terkait perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun atau pidana seumur hidup, disertai denda dalam jumlah besar.

Selain itu, Pasal 3 UU Tipikor juga dapat diterapkan apabila ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan atau jabatan oleh pejabat yang mengakibatkan kerugian negara.

“Jika terdapat dugaan pengaturan kebijakan atau pembiaran terhadap praktik tertentu demi keuntungan pihak tertentu, maka unsur penyalahgunaan kewenangan dapat menjadi bagian penting dalam konstruksi perkara,” jelasnya.

Andi Akbar Muzfa menambahkan bahwa dalam kasus tertentu, aparat penegak hukum juga dapat menerapkan Pasal 12 huruf a atau huruf b UU Tipikor apabila ditemukan dugaan suap atau gratifikasi yang berkaitan dengan pengaturan kebijakan maupun perlindungan terhadap pihak tertentu.

Menurutnya, perkara korupsi di sektor cukai umumnya tidak berdiri sendiri dan berpotensi melibatkan hubungan antara pejabat yang memiliki kewenangan pengawasan dengan pihak swasta yang memperoleh keuntungan dari praktik ilegal tersebut.

“Dalam praktiknya, korupsi di sektor cukai sering kali melibatkan lebih dari satu pihak. Bisa terdapat hubungan antara pejabat yang memiliki kewenangan pengawasan dengan pelaku usaha yang memperoleh keuntungan dari praktik ilegal seperti peredaran rokok tanpa cukai atau manipulasi administrasi,” katanya.

Ia menilai apabila dugaan pengaturan cukai tersebut terbukti menyebabkan maraknya peredaran rokok ilegal, maka dampaknya bukan hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga merusak sistem persaingan usaha yang sehat.

“Pelaku usaha yang patuh terhadap aturan akan dirugikan ketika praktik ilegal justru mendapat ruang melalui penyalahgunaan kewenangan. Karena itu, pengawasan di sektor cukai harus benar-benar dijaga secara ketat,” ujarnya.

Terkait langkah penyidik yang melakukan penyitaan uang maupun aset, Andi Akbar Muzfa menjelaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya asset recovery atau pemulihan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

Dalam hukum pidana korupsi, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana atau berkaitan dengan dugaan korupsi guna kepentingan pembuktian dan pengembalian kerugian negara.

“Penyitaan aset merupakan bagian penting dalam pemberantasan korupsi karena tujuan penegakan hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa perkara korupsi umumnya akan melalui sejumlah tahapan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, penahanan, hingga pelimpahan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Apabila terdakwa dinyatakan terbukti bersalah di persidangan, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara, pidana denda, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti untuk mengembalikan kerugian negara.

Lebih lanjut, Andi Akbar Muzfa menilai kasus ini harus menjadi momentum evaluasi terhadap sistem pengawasan di sektor kepabeanan dan cukai, termasuk penguatan integritas aparatur negara yang memiliki kewenangan dalam pengawasan lalu lintas barang dan penerimaan negara.

“Bea dan cukai merupakan garda terdepan dalam pengawasan perdagangan serta penerimaan negara dari sektor cukai. Jika terjadi penyalahgunaan kewenangan di sektor ini, maka dampaknya sangat luas terhadap keuangan negara dan iklim usaha,” katanya.

Ia menegaskan bahwa penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan sistem hukum.

“Penanganan perkara korupsi di sektor penerimaan negara harus dilakukan secara tegas dan objektif. Dengan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan praktik korupsi yang merugikan negara dapat dicegah dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum tetap terjaga,” tutup Andi Akbar Muzfa, SH. (Anita,03/04)